Kesejahteraan Kinerja Pegawai

Pengembalian Tabungan Perumahan PNS

Syarat - Syarat Pengembalian Tabungan Perumahan PNS :

    1. Mengisi formulir, kemudian meminta rekomendasi dan tanda tangan serta stempel dari pejabat kepegawaian

    2. Membawa Kartu Pegawai (asli) dan foto copy-nya

    3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (asli) yang masih berlaku dan foto copy-nya

    4. Foto copy Surat Keputusan pensiun yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang

    5. Foto copy Surat Keputusan Golongan (periode 1 Januari 1993 sampai dengan pensiun) yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang


Tambahan Persyaratan:

Bagi pengurusannya diwakilkan: Membawa Surat Kuasa (asli) bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak

Bagi Pensiun sebelum 1 Juli 2003: Membawa Voucher asli pembayaran pensiun tipe 310 dari PT Taspen yang memperlihatkan perincian pembayaran Taperum, berikut foto copy-nya

Bagi pensiun karena berhenti bekerja oleh karena sebab lain: Membawa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) asli berikut foto copy-nya

Bagi berhenti bekerja karena meninggal dunia:

  1. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang.
  2. Foto copy Surat Keterangan Hak Waris dari Camat yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang
 

Sumber: http://www.bapertarum-pns.co.id

Laporan Kehilangan Karis/Karsu

Prosedur Pembuatan Kehilangan Karis/Karsu :

1. Mengisi formulir laporan perkawinan sebanyak 2 (dua) lembar

2.  Pas photo masing-masing hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar

3.  Fotokopi Akte Nikah sebanyak 2 (dua) lembar

4. Surat Kehilangan Laporan dari Kepolisian

 

Unduh Form Laporan Kehilangan Karis/Karsu

 

Laporan Perceraian

Unduh Form Laporan Perceraian

 

Cuti Alasan Penting

Persyaratan Cuti Alasan Penting :

  1. Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting untuk paling lama  2  (dua)  bulan.  Lamanya  cuti  karena alasan penting, hendaknya ditetapkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja.

  2. Untuk  mendapatkan  cuti  karena  alasan  penting, Pegawai  Negeri  Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan cuti kepada pejabat yang   berwenang memberikan cuti secara tertulis dengan menyebut alasan-alasan nya.

  3. Cuti karena alasana penting diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti secara hirarki.

  4. Dalam hal yang mendesak, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  tidaka  dapat  menunggu  keputusan  dari pejabat  yang berwenang memberikan cuti, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat mengajukan  permintaan  ijin sementara  kepada  Kepala  Pemerintahan setempat (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati / Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II /Camat).

  5. Kepala Pemerintahan Setempat dapat memberikan ijin sementara kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wilayah kekuasaannya untuk menjalankan cuti karena alasan penting.

  6. Apabila Kepala Pemerintahan setempat memberikan ijin sementara kepada seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan cuti karena alasan penting, maka ia memberitahukan tentang pemberian ijin sementara itu kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan cara mengirimkan tembusan surat ijin sementara itu.

 

Unduh Formulir Cuti Alasang Penting

 

 

Cuti Bersalin

Persyaratan untuk Cuti Bersalin :

  1. Untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin. Persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan  pertama  sejak  yang  bersangkutan menjadi  Pegawai  Negeri Sipil.

  2. Untuk persalinan yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan.

  3. Lamanya cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. Apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengambil cuti bersalin 2 (dua) minggu sebelum persalinan, maka haknya sesudah persalinan tetap 2 (dua) bulan.

  4. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan bersalin untuk keempat kalinya dan seterusnya, apabila menjelang persalinan tersebut mempunyai hak atas  cuti  besar, dapat menggunakan cuti besar tersebut sebagai cuti persalinan.

  5. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan bersalin harus mengajukan permintaan cuti bersalin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui saluran hirarki. Cuti  bersalin diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti secara tertulis.

  6. Pegawai Negeri Sipil wanita yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan, dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti diaktifkan kembali dalam jabatan.

 

Unduh Formulir Cuti Bersalin

 

Cuti Luar Tanggungan Negara

Persyaratan untuk CLTN :

  1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak, umpamanya mengikuti suami yang bertugas diluar negeri, dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

  2. Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat  yang  berwenang  memberikan  cuti  disertai  dengan  alasan- alasannya.

  3. Cuti diluar tanggungan Negara bukan hak, oleh sebab itu permintaan cuti diluar tanggungan Negara dapat dikabulkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang   memberikan   cuti,   satu   dan   lain   hal   tergantung   atas pertimbangan pejabat yang barsangkutan yang didasarkan untuk kepentingan dinas.

  4. Cuti diluar tanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan  pejabat  yang  berwenang memberikan  cuti  yang  dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Pasal  2 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

  5. Untuk mendapatkan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti mengajukan permintaan persetujuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yaitu untuk : 

    (1) Instansi yang bersangkutan. 

    (2) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara / Kepala Kas daerah yang bersangkutan. 

    (3) Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara.*) 

    (4) Deputi Pembinaan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.*)

  6. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara dibebaskan dari jabatannya, dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi.

  7. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.

  8. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan  cuti  diluar  tanggungan Negara  untuk  paling  lama  3  (tiga) tahun tetapi  ia ingin memperpanjangnya, maka ia harus mengajukan permintaan perjanjian cuti diluar tanggungan Negara, disertai dengan alasan-alasannya.

  9. Permintaan  perpanjangan  cuti  diluar  tanggungan  Negara harus sudah diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum cuti diluar tanggungan Negara itu berakhir.

  10. Permintaan perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara dapat dikabulkan dan dapat pula ditolak, satu dan lain hal tergantung atas pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti diluar tanggungan Negara.

  11. Perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti diluar tanggungan Negara, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

  12. Untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara   yang   dimaksud   diatas,   maka   pejabat   yang   berwenang memberikan cuti mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

  13. Pegawai   Negeri   Sipil   yang   telah   selesai   menjalankan   cuti   diluar tanggungan Negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi induknya.

  14. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti  diluar tanggungan Negara berkewajiban : 

    (1) Menempatkan dan mempekerjakannya kembali apabila ada lowongan.

    (2) Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi induk melaporkannya  kepada  Kepala  Badan  Administrasi  Kepegawaian Negara untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain. 

    (3)  Apabila  penempatan  yang  dimaksud  diatas tidak mungkin, maka Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara memberitahukan kepada instansi induk. Atas dasar pemberitahuan ini, maka pimpinan instansi induk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari   jabatannya karena kelebihan dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  15. Penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang selesai menjalankan cuti diluar tanggungan Negara dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti, setelah mendapat   persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

  16. Penempatan kembali yang dimaksud diatas barulah dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

  17. Khusus bagi cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

    (1) Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditolak. 

    (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti tersebut tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan perkataan lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain. 

    (3) Cuti tersebut tidak memerlukan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 

    (4) Lamanya cuti tersebut adalah sama dengan lamanya cuti bersalin.

    (5) Selama menjalankan cuti tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.

 

Unduh Formulir CLTN

Unduh Formulir Perpanjang CLTN

 

Cuti Besar

Persyaratan untuk Cuti Besar :

  1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar selama 3 (tiga) bulan termasuk cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

  2. Apabila kepentingan dinas mendesak, maka pelaksanaan cuti besar dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal yang sedemikian, maka selama waktu penangguhan itu dihitung penuh untuk perhitungan hak atas cuti besar berikutnya.

  3. Perhitungan atas hak cuti besar bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara, dihitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

  4. Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, umpamanya menunaikan ibadah haji.

  5. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mengambil  cuti  besar kurang dari  3 (tiga)

  6. bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hangus.

  7. Pegawai Negeri Sipil yang telah berhak atas cuti besar dan bermaksud akan mengambil cuti besar tersebut, wajib mengajukan permintaan cuti besar secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui saluran hirarki.

 

Unduh Formulir Cuti Besar

Cuti Sakit

Persyaratan untuk Cuti Sakit :

  1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari harus memberitahukannya kepada atasannya baik secara tertulis maupun dengan pesan dengan perantaraan orang lain.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter Pemerintah maupun dokter swasta.
  4. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter Pemerintah atau dokter swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Cuti sakit tersebut diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah atau dokter swasta yang ditunjuk oleh Menteri  Kesehatan.
  5. Pegawai Negeri Sipil yang telah menderita sakit selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan belum sembuh dari penyakitnya, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
    (1) Belum sembuh dari penyakitnya tetapi ada harapan untuk bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    (2) Belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada harapan lagi untuk dapat bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandung berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
  7. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.
  8. Untuk mendapatkan cuti sakit, kecuali cuti sakit yang jangka waktunya tidak lebih dari 2 (dua) hari, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui saluran hirarkhi
  9. Cuti sakit, kecuali cuti sakit yang jangka waktunya tidak lebih dari 2 (dua) hari, diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti

Unduh Formulir Cuti Sakit

Cuti Tahunan

Persyaratan untuk Cuti Tahunan :

  1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu)   tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dan tidak dapat dipecah- pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

  2. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun yang berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

  3. Cuti tahunan yang tidak diambil 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang berjalan

  4. Cuti tahunan yang tidak diambil secara penuh dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan  belas)    hari  kerja  termasuk  cuti  tahunan  dalam tahun  yang berjalan.

  5. Cuti  tahunan  yang  tidak  secara  penuh  dalam beberapa  tahun,  dapat diambil dalam tahun yang berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

  6. Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit penghubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari termasuk hari libur. Ketentuan ini tidak berlaku bagi cuti tahunan yang diambil kurang dari 12 (dua belas) hari kerja.

  7. Cuti tahunan yang ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

  8. Pegawai Negeeri Sipil yang telah berhak atas cuti tahunan dan bermaksud akan mengambil cuti tahunan tersebut harus mengajukan permintaan cuti tahunan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui saluran hirarki.

  9. Cuti tahunan diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti secara tertulis.

 

Unduh Formulir Cuti Tahunan

 

Taspen

Persyaratan untuk Taspen :

1. Foto copy SK CPNS

2. Foto copy SK PNS

3. Foto copy SPMT

4. Mengunduh dan Mengisi formulir daftar isian peserta

 

Unduh Formulir Taspen

 

Taperum

Unduh Formulir Taperum

 

Laporan Kematian

Laporan Kematian :

1. Mengisi form laporan kematian anak atau istri/suami, rangkap 3

2. Surat tentang kematian istri/suami/anak dari RT/RW/lurah, rangkap 6.

 

Unduh Form Laporan Kematian Anak

Unduh Form Laporan Kematian Istri / Suami

 

Laporan Perkawinan

Laporan Perkawinan I.

  1. Mengisi formulir laporan perkawinan I, rangkap 3. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan sebelum tahun 1986, formulir laporan perkawinan I dapat dilihat disini
  2. Akte nikah,
    • rangkap 6 untuk yang belum menerima tunjangan istri/suami,
    • rangkap 3, untuk membuat karsu/karis.
  3. Pas photo istri/suami (3x4, 3 lembar, hitam putih)

 

Laporan Perkawinan Janda/Duda.

  1. Mengisi formulir laporan perkawinan janda/duda rangkap 3,
  2. Akte nikah,
    • rangkap 6 untuk yang belum menerima tunjangan istri/suami,
    • rangkap 3, untuk membuat karsu/karis.
  3. Pas photo istri/suami (3x4, 3 lembar, hitam putih)
  4. Surat ijin atasan langsung, rangkap 6,
  5. Foto copi akte cerai.

 

Unduh Form Laporan Perkawinan

Unduh Form Laporan Perkawinan Janda/Duda

Unduh Form Laporan Perkawinan Dibawah Tahun 86

 

Laporan Pembuatan Karis - Karsu

Prosedur pembuatan Karis/Karsu :

1. Mengisi formulir laporan perkawinan sebanyak 2 (dua) lembar
2.  Pas photo masing-masing hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar
3.  Fotokopi Akte Nikah sebanyak 2 (dua) lembar

 

ID Card

1. Pembuatan ID Card Baru (BPPT dan Puspiptek)

    Kontak : (021) 316 9142

2. Kehilangan ID Card BPPT

    Membuat Nota Dinas yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan ditujukan ke SDMO

    Kontak : (021) 316 9142

3. Kehilangan ID Card Puspiptek

    Tata Cara Penggantian ID Card Puspiptek

    Form Penggantian ID Card Puspiptek

BPJS

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU BARU

 Mengisi formulir daftar isian peserta  dengan melampirkan :

•      Foto copy KTP/Keterangan domisili

•      Foto copy Kartu Keluarga

•      Foto peserta dan anggota keluarga 1 lembar ukuran 2x3 cm

•      Foto copy SK CPNS / PNS

•      Slip Gaji

•      Foto  copy surat nikah

•      Foto copy akte kelahiran anak yang diusulkan

 

Download Formulir
 
 

PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA - ANAK KE 3

Mengisi formulir daftar isian peserta dengan melampirkan:

•      Foto copy Kartu BPJS Induk

•      Foto copy Kartu Keluarga

•      Foto anak (usia di atas 5 tahun) 1 lembar ukuran 2x3 cm

•      Foto  copy surat nikah

•      Foto copy akte kelahiran anak yang diusulkan

 

Download Formulir
 
 
CP:
Achmad Yusup
Biro SDM dan Organisasi
Lantai 5 Gedung II BPPT
Jl. MH Thamrin No. 8
Telp. 021-3169120
 

Kartu Pegawai

Syarat pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) melampirkan :
1. Foto 2 x 3 (Hitam putih) 3 Lembar
2. Foto copy SK CPNS 2 lembar
3. Foto copy SK PNS 2 lembar
4. Foto copy sertifikat Prajab 2 lembar
 
CP:
Sri Wahyuningsih
Biro SDM dan Organisasi
Lantai 5 Gedung II BPPT
Jl. MH Thamrin No. 8
Telp. 021-3169120